SUMATERA UTARA – Anggota DPRD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) se-Sumatera Utara mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional di Kota Padang, Sumatera Barat, pada 13–15 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kapasitas anggota legislatif sekaligus mempererat sinergi dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, pengawasan, dan pelayanan kepada masyarakat.
Selama tiga hari pelaksanaan, para peserta mengikuti berbagai sesi pendalaman yang bertujuan memperkaya pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat. Bimtek juga menjadi ruang konsolidasi untuk menyamakan visi dalam memperjuangkan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat serta memperkuat kolaborasi antarlegislator PKS di Sumatera Utara.
Pembukaan kegiatan dihadiri Gubernur Sumatera Barat, Ketua DPW PKS Sumatera Utara, serta Sekretaris Jenderal DPP PKS yang memberikan arahan kepada seluruh peserta. Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal DPP PKS menegaskan bahwa PKS secara konsisten memperjuangkan kebijakan yang menjunjung keadilan dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Menurutnya, sikap tersebut tercermin dalam berbagai pembahasan regulasi di tingkat nasional, termasuk penolakan PKS terhadap Undang-Undang Cipta Kerja serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Dalam pandangan PKS, kedua regulasi tersebut berdampak pada perlindungan hak-hak pekerja serta ruang fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan.
“Melalui Bimtek ini, saya mengajak seluruh anggota DPRD PKS se-Sumatera Utara untuk tetap inovatif dan terus melayani warga. Di tengah berbagai tantangan regulasi, kita harus memaksimalkan kinerja agar mampu melahirkan kebijakan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa anggota DPRD memiliki posisi strategis dalam memastikan setiap kebijakan daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, para legislator PKS didorong untuk terus meningkatkan kompetensi, memperkuat komunikasi dengan konstituen, serta mengedepankan inovasi dalam menjalankan tugas-tugas kedewanan.
Selain memperdalam fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, Bimtek ini juga menjadi sarana berbagi pengalaman antaranggota DPRD dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Melalui diskusi dan pertukaran praktik baik, para peserta diharapkan mampu memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
Melalui kegiatan ini, PKS berharap anggota DPRD se-Sumatera Utara semakin siap mengemban amanah sebagai wakil rakyat dengan mengedepankan profesionalisme, integritas, dan semangat pelayanan. Bekal yang diperoleh selama Bimtek diharapkan menjadi modal untuk melahirkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong pembangunan daerah yang lebih berkeadilan.
Leave a Reply