Penerimaan Siswa Sekolah Rakyat, Ahmad Darwis: Awasi Kecurangan

Kekhawatiran terhadap potensi kecurangan dalam proses penerimaan siswa Sekolah Rakyat (SR) mencuat di Sumatera Utara. Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Darwis, meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memperketat pengawasan agar program pendidikan tersebut benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. “Nanti banyak siswa yang mengaku miskin.” Ujar Ahmad Darwis kepada Wartawan di Medan, Rabu (14/1).

Ahmad Darwis menilai, Sekolah Rakyat merupakan program strategis pemerintah yang bertujuan memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini diharapkan menjadi solusi pemerataan pendidikan, khususnya bagi masyarakat miskin yang selama ini terkendala biaya. Namun, tanpa pengawasan yang maksimal, tujuan mulia tersebut berpotensi melenceng dari sasaran.

Menurut Anggota Komisi E ini, indikasi masalah dapat muncul ketika proses penerimaan peserta didik tidak didasarkan pada data kemiskinan yang valid dan terintegrasi. Ia menekankan pentingnya penggunaan data resmi seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun data penerima bantuan sosial lainnya sebagai dasar utama seleksi. Tanpa mekanisme verifikasi yang ketat, peluang masuknya siswa dari keluarga mampu ke dalam program Sekolah Rakyat akan semakin terbuka.

Ia juga mengingatkan bahwa biaya operasional Sekolah Rakyat yang sepenuhnya ditanggung negara mencakup kebutuhan pendidikan, fasilitas belajar, hingga layanan penunjang lainnya. Oleh sebab itu, kesalahan dalam penetapan penerima manfaat tidak hanya merugikan anakanak dari keluarga miskin, tetapi juga berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran negara.

Lebih lanjut, Tokoh pendidikan karakter ini menilai bahwa pengawasan tidak cukup hanya dilakukan di tahap awal penerimaan siswa. Pemerintah daerah, khususnya dinas pendidikan, perlu melakukan evaluasi berkala terhadap latar belakang sosial ekonomi peserta didik yang telah diterima. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bahwa program Sekolah Rakyat terus berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat kurang mampu.

Di Sumatera Utara, program Sekolah Rakyat telah mulai dilaksanakan di sejumlah kabupaten dan kota. Ahmad Darwis mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut, terutama di daerah yang telah lebih dahulu menjalankannya. Evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan agar program berjalan lebih efektif dan transparan.

Ahmad Darwis menegaskan, Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan biasa, melainkan instrumen negara dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, seluruh pihak yang terlibat diharapkan menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab agar manfaat program ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.