Wakil Ketua Fraksi PKS & Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara Dr. H. Hariyanto, Lc, M.A. menyampaikan keprihatinan serius dan seruan tindakan cepat terkait rentetan 15 bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara pada 25 November 2025. Berdasarkan laporan resmi dari Polda Sumut, bencana tersebut mencakup 11 kejadian tanah longsor, 3 banjir, dan 1 pohon tumbang, yang tersebar di 6 kabupaten/kota, yaitu Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Kota Sibolga, dan Kabupaten Nias.
Peristiwa ini menelan 24 korban, terdiri dari 10 orang meninggal dunia, 8 luka-luka, serta 6 lainnya masih dalam pencarian. Selain itu, ratusan warga mengungsi, puluhan rumah rusak, dan sejumlah ruas jalan nasional maupun jembatan mengalami penutupan akibat material longsor dan kerusakan struktur.
Dalam keterangannya, Dr. Hariyanto menyampaikan dukacita mendalam kepada seluruh keluarga korban dan menegaskan pentingnya langkah cepat, sistematis, dan terkoordinasi dari pemerintah daerah serta seluruh unsur penanggulangan bencana.
“Bencana ini terjadi serentak di banyak titik dan berdampak luas pada masyarakat. Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, BPBD, dan seluruh unsur terkait harus berada di garis terdepan dalam evakuasi, pembukaan akses jalan, serta memastikan bantuan logistik dan kebutuhan dasar warga sampai tepat waktu,” ujar Dr. Hariyanto.
Sebagai Sekretaris Komisi B, yang membidangi sektor perekonomian, infrastruktur, dan pengawasan pembangunan, ia menegaskan perlunya evaluasi terhadap kesiapsiagaan daerah, terutama di wilayah yang secara historis rentan terhadap cuaca ekstrem dan pergeseran tanah.
RANGKUMAN KEJADIAN DI LAPANGAN.
Laporan Polda Sumut merinci sejumlah kejadian dengan dampak besar:
1. Tapanuli Tengah
Longsor di Desa Mardame menewaskan 4 warga dan merusak rumah penduduk.
2. Mandailing Natal
a) Longsor menutup akses Jembatan Aek Inumon II.
b) Banjir di Muara Batang Gadis menyebabkan 400 orang mengungsi.
3. Tapanuli Selatan
Pohon tumbang akibat hujan deras di Desa Sisundung mengakibatkan 1 meninggal dan 1 luka-luka serta merusak rumah warga.
4. Tapanuli Utara (5 kejadian)
a) Tiga titik longsor di Adiankoting menutup Jalinsum Tarutung–Sibolga dan melukai 1 warga.
b) Longsor di Pahae Jae melukai 4 warga, termasuk anak-anak, dan menutup akses Tarutung–Sipirok.
c) Dua banjir di Purbatua dan Pahae Jae merusak pemukiman serta merusak jembatan Aek Puli hingga hanya dapat dilalui satu jalur.
5. Kota Sibolga (6 kejadian)
Rentetan longsor di enam titik menelan 5 korban jiwa, 3 luka-luka, dan 4 masih dalam pencarian, serta merusak 17 rumah.
6. Nias
Longsor di Desa Hiligodu menutup badan jalan dan menghambat mobilitas warga.
DORONGAN TERHADAP PEMERINTAH PROVINSI.
Dr. Hariyanto menekankan pentingnya integrasi mitigasi bencana dalam perencanaan pembangunan provinsi, termasuk penguatan sistem peringatan dini, penataan ruang yang lebih ketat, serta pemangkasan perizinan di daerah rawan longsor.
“Komisi B mendorong agar anggaran pembangunan infrastruktur tidak hanya fokus pada pembangunan baru, tetapi juga pada penguatan struktur eksisting seperti jembatan, tebing penahan, drainase, dan jalur strategis yang menjadi lifeline masyarakat,” jelasnya.
Ia juga meminta Pemprov Sumut mempercepat pendataan kerusakan, menjamin pasokan bantuan bagi pengungsi, dan memastikan pemulihan dilakukan lintas sektor, terutama di daerah yang ekonominya sangat bergantung pada kelancaran jalur transportasi.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi B DPRD Sumut memastikan akan memonitor langkah-langkah pemerintah dalam penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana.
“Kami mengajak semua pihak bekerja bersama. Keselamatan dan pemulihan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” tutup Dr. H. Hariyanto, Lc., M.A.
Leave a Reply