JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan komitmennya menjadikan ekonomi syariah sebagai salah satu penggerak baru perekonomian Indonesia. Komitmen tersebut diwujudkan melalui forum diskusi IQRO PKS bertajuk “Agenda Strategis Ekonomi Syariah: Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Indonesia” yang digelar di Aula Kantor DPTP PKS, Jakarta, Kamis (6/8), dengan menghadirkan pakar ekonomi syariah, akademisi, serta pemangku kepentingan untuk merumuskan rekomendasi strategis bagi penguatan ekonomi nasional.
Forum tersebut menghadirkan Presiden PKS Almuzzammil Yusuf, pakar ekonomi syariah Prof. Muhammad Syafi’i Antonio, Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) Handi Risza, serta berbagai unsur yang memiliki perhatian terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.
Dalam pidato kuncinya, Almuzzammil Yusuf menjelaskan bahwa penyelenggaraan diskusi merupakan tindak lanjut dari keputusan Musyawarah Majelis Syura PKS yang menetapkan pengarusutamaan ekonomi syariah sebagai salah satu agenda strategis partai.
“Di antara empat keputusan Majelis Syura adalah untuk PKS memperjuangkan ekonomi syariah melalui pejabat publik, terutama di DPR RI dan di kabinet Presiden Prabowo. Diskusi ini adalah tindak lanjut keputusan Majelis Syura,” ujar Almuzzammil.
Menurutnya, Indonesia memiliki modal yang sangat besar untuk mengembangkan ekonomi syariah. Selain memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia juga didukung potensi wakaf, industri halal, serta lembaga keuangan syariah yang terus berkembang. Namun, potensi tersebut dinilai belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Jadi ekonomi syariah punya potensi sebesar lapangan bola tapi kita baru bermain sebesar lapangan ping-pong,” ungkapnya.
Berangkat dari kondisi tersebut, PKS memandang ekonomi syariah perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Di tengah upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, sektor ini dinilai memiliki ruang yang besar untuk memperluas investasi, memperkuat industri halal, meningkatkan inklusi keuangan, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Prof. Muhammad Syafi’i Antonio memaparkan sejumlah rekomendasi untuk mempercepat penguatan ekosistem ekonomi syariah. Salah satunya adalah mengoptimalkan pemanfaatan lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan sebagian dana pemerintah tanpa menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia juga mengusulkan kebijakan afirmatif yang mendorong badan usaha milik negara (BUMN) memanfaatkan instrumen keuangan syariah, seperti sukuk, dalam penghimpunan pendanaan. Menurutnya, langkah tersebut dapat memperluas partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan sekaligus memperkuat industri keuangan syariah nasional.
Melalui forum IQRO PKS, berbagai gagasan dan rekomendasi yang dihimpun diharapkan menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan yang mendorong ekonomi syariah berperan lebih besar dalam pembangunan nasional. Dengan dukungan regulasi, kolaborasi antarpemangku kepentingan, serta pemanfaatan potensi yang dimiliki Indonesia, ekonomi syariah diharapkan mampu menjadi salah satu kekuatan baru yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif dan berkelanjutan.
Sumber: Website DPP PKS, Agustus 2026
Leave a Reply